Kekeringan

Kekeringan adalah kurangnya air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya pada suatu wilayah yang biasanya tidak kekurangan air.

Apakah kekeringan itu?

Kekeringan merupakan salah satu jenis bencana alam yang terjadi secara perlahan (slow-onset disaster), berlangsung lama sampai musim hujan tiba, berdampak sangat luas, dan bersifat lintas sektor (ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). Kekeringan merupakan fenomena alam yang tidak dapat dielakkan dan merupakan variasi normal dari cuaca yang perlu dipahami. Variasi alam dapat terjadi dalam hitungan hari, minggu, bulan, tahun, bahkan abad. Dengan melakukan penelusuran data cuaca dalam waktu yang panjang, akan dapat dijumpai variasi cuaca yang beragam, misalnya: bulan basah-bulan kering, tahun basah-tahun kering, dan dekade basah-dekade kering.
Kekeringan menyangkut neraca air antara inflow dan outflow atau antara presipitasi dan evapotranspirasi. Kekeringan tidak hanya dilihat sebagai fenomena fisik cuaca saja, tetapi hendaknya juga dilihat sebagai fenomena alam yang terkait erat dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap air. Bertambahnya jumlah penduduk telah mengakibatkan terjadinya tekanan penggunaan lahan dan air serta menurunnya daya dukung lingkungan. Akibatnya kekeringan semakin sering terjadi dan semakin meluas. Kekeringan dapat menimbulkan dampak yang amat luas, kompleks, dan juga rentang waktu yang panjang setelah berakhirnya kekeringan. Dampak yang luas dan berlangsung lama tersebut disebabkan karena air merupakan kebutuhan pokok dan vital bagi seluruh makhluk hidup, yang tidak tergantikan oleh sumber daya lainnya.
Datangnya bencana kekeringan belum dapat diperkirakan secara teliti, namun secara umum—berdasarkan statistik—terlihat adanya fenomena terjadinya kekeringan setiap empat atau lima tahun sekali. Bencana kekeringan dapat disebabkan oleh curah hujan yang jauh di bawah normal pada areal yang airnya telah dimanfaatkan secara maksimal atau pada musim kemarau panjang.
Dari segi sosial, dampak yang ditimbulkan oleh bencana kekeringan berbeda dengan dampak bencana banjir, tanah longsor, tsunami, ataupun gempa bumi. Pada keempat jenis bencana tersebut, secara sosial dengan cepat dapat menghimpun bantuan dari berbagai pihak, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Berbeda halnya, bencana kekeringan malahan dapat menimbulkan perpecahan dan konflik, baik konflik antarpengguna air dan antarpemerintah.

Penyebab Kekeringan

Untuk memudahkan dalam memahami masalah kekeringan, berikut diuraikan klasifikasi kekeringan berdasarkan penyebabnya, baik akibat alamiah dan/atau ulah manusia.

Akibat Alamiah


a. Kekeringan Meteorologis; berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Pengukuran kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama adanya kekeringan.
b. Kekeringan Hidrologis; berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau, dan elevasi muka air tanah. Terdapat tenggang waktu mulai berkurangnya hujan sampai menurunnya elevasi muka air sungai, waduk, danau, dan elevasi muka air tanah. Kekeringan hidrologis bukan merupakan indikasi awal adanya kekeringan.
c. Kekeringan Pertanian; berhubungan dengan kekurangan lengas tanah (kandungan air dalam tanah), sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas. Kekeringan pertanian ini terjadi setelah gejala kekeringan meteorologi.
d. Kekeringan Sosial Ekonomi; berkaitan dengan kekeringan yang memberi dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi, seperti: rusaknya tanaman, peternakan, perikanan, berkurangnya tenaga listrik dari tenaga air, terganggunya kelancaran transportasi air, dan menurunnya pasokan air baku untuk industri domestik dan perkotaan.
e. Kekeringan Hidrotopografi; berkaitan dengan perubahan tinggi muka air sungai antara musim hujan dan musim kering dan topografi lahan.

Akibat Ulah Manusia


Kekeringan tidak taat aturan terjadi karena:
• Kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanam atau pola penggunaan air.
• Kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber-sumber air akibat perbuatan manusia.

Berdasarkan klasifikasi kekeringan tersebut, maka prioritas penanggulangan bencana kekeringan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Khusus untuk kekeringan yang disebabkan oleh ketidaktaatan para pengguna air dan pengelola prasarana air, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Kepada masyarakat perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif, sehingga memahami dan melaksanakan pola pengguna air sesuai peraturan/ketetapan.

Sumber: Pedoman Teknis Kekeringan (Sekretariat TKPSDA, 2003)

Kekeringan di Aceh

Kekeringan melanda Aceh Utara, menyebabkan ribuan hektar sawah pusoh. Tanah pecah-pecah dengan retakan sedalam setengah hingga satu meter. Akibat ketiadaan irigasi, tanaman tidak dapat hidup, sedangkan hewan ternak sulit memperoleh air. Ribuan petani di Kecamatan Peureulak Timur terancam kelaparan. Kekeringan yang berkepanjangan memaksa sejumlah petani meninggalkan ladang mereka dan beralih menjadi penebang kayu di hutan untuk menyambung hidup (Indosiar, 16 Juni 2008).
Lima belas tahun mendatang, diperkirakan akan mengalami kekeringan akibat semakin bertambah luasnya perkebunan sawit hingga ke pelosok negeri.
Untuk mengantisipasinya, diharapkan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyusun qanun yang mengatur keberadaan hutan, yang tidak boleh dirambah atau dibuka sebagai lahan perkebunan baru (Waspada Online, 10 Maret 2010).
Dua unit bendungan di Desa Blang Puuk Nigan, Kecamatan Seunagan hancur terkena banjir beberapa waktu sebelumnya. Sekitar 200 hektar sawah di enam desa di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya terancam kekeringan. Sebagian besar lahan sawah telah ditanami padi, sehingga jika kekeringan berkepanjangan dikhawatirkan akan mengakibatkan gagal panen. Para petani hanya menggantungkan air dari hujan (indowarta, 6 April 2010)

Kekeringan merupakan salah satu bencana alam yang dampak kerugiannya berlangsung pelan namun pasti. Biasanya pun kerusakan yang ditimbulkan bukanlah kerusakan fisik. Kekeringan terjadi akibat kondisi cuaca yang menyimpang dari kondisi normal, yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Penyimpangan tersebut dapat berupa kurangnya curah hujan dibandingkan pada kondisi normal.
Berdasarkan penyebabnya, kekeringan di Aceh dibedakan menjadi: kekeringan meteorologis, hidrologis, pertanian, dan kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan meteorologis merupakan kekeringan yang semata-mata diakibatkan oleh watak iklim wilayah. Pada saat-saat tertentu, suatu wilayah mengalami kekurangan air karena curah hujan lebih kecil daripada nilai penguapan air. Wilayah tersebut biasanya selalu kekurangan air pada musim kemarau, sehingga masyarakat sudah terbiasa dan mampu menyesuaikan aktivitasnya dengan iklim setempat. Meskipun demikian, penyimpangan musim masih dapat terjadi. Musim kemarau berlangsung lebih panjang daripada biasanya, sehingga terjadilah bencana kekeringan.
Kekeringan hidrologis merupakan gejala menurunnya cadangan air (debit) sungai, waduk, dan danau; serta menurunnya permukaan air tanah sebagai dampak kejadian kekeringan. Kekeringan jenis ini biasanya disebabkan oleh kekeringan meteorologis, khususnya di wilayah yang kawasan hutannya sempit dan atau mengalami kerusakan. Oleh karena itu, keberadaan dan kelestarian hutan perlu dipertahankan agar dapat menyimpan air yang cukup.
Kekeringan pertanian merupakan kekeringan yang berdampak pada pertumbuhan tanaman. Kekeringan muncul karena kadar lengas tanah berada di bawah titik layu permanen atau istilahnya tanaman telah mengalami cekaman air. Dampak dari ketiga jenis kekeringan tersebut adalah terjadinya kekeringan sosial ekonomi, yaitu saat pasokan dan permintaan barang dan jasa terganggu, juga menurunnya cadangan pangan yang menimbulkan kelaparan dan bahkan kematian.

Panen dan Konservasi Air

Panen air merupakan cara pengumpulan atau penampungan air hujan atau air aliran permukaan pada saat curah hujan tinggi untuk digunakan pada waktu curah hujan rendah. Panen air harus diikuti dengan konservasi air, yakni menggunakan air yang sudah dipanen secara hemat sesuai kebutuhan. Pembuatan rorak merupakan contoh tindakan panen air aliran permukaan dan sekaligus juga tindakan konservasi air.
Daerah yang memerlukan panen air adalah daerah yang mempunyai bulan kering (dengan curah hujan < 100 mm per bulan) lebih dari empat bulan berturut-turut dan pada musim hujan curah hujannya sangat tinggi (> 200 mm per bulan). Air yang berlebihan pada musim hujan ditampung (dipanen) untuk digunakan pada musim kemarau.
Penampungan atau 'panen air' bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, sehingga sebagian lahan masih dapat berproduksi pada musim kemarau serta mengurangi risiko erosi pada musim hujan.

Rorak


Rorak adalah lubang kecil berukuran panjang/lebar 30-50 cm dengan kedalaman 30-80 cm, yang digunakan untuk menampung sebagian air aliran permukaan. Air yang masuk ke dalam rorak akan tergenang untuk sementara dan secara perlahan akan meresap ke dalam tanah, sehingga pengisian pori tanah oleh air akan lebih tinggi dan aliran permukaan dapat dikurangi.

Rorak cocok untuk daerah dengan tanah berkadar liat tinggi—di mana daya serap atau infiltrasinya rendah—dan curah hujan tinggi pada waktu yang pendek.

Saluran buntu


Saluran buntu adalah bentuk lain dari rorak dengan panjang beberapa meter (sehingga disebut sebagai saluran buntu). Perlu diingat bahwa dalam pembuatan rorak atau saluran buntu, air tidak boleh tergenang terlalu lama (berhari-hari) karena dapat menyebabkan terganggunya pernapasan akar tanaman dan berkembangnya berbagai penyakit pada akar.

Lubang penampungan air (catch pit)


Bibit yang baru dipindahkan dari polybag ke kebun, seharusnya dihindarkan dari kekurangan air. Sistem 'catch pit' merupakan lubang kecil untuk menampung air, sehingga kelembaban tanah di dalam lubang dan di sekitar akar tanaman tetap tinggi. Lubang harus dijaga agar tidak tergenang air selama berhari-hari karena akan menyebabkan kematian tanaman.

Embung


Embung adalah kolam buatan sebagai penampung air hujan dan aliran permukaan. Embung sebaiknya dibuat pada suatu cekungan di dalam daerah aliran sungai (DAS) mikro. Selama musim hujan, embung akan terisi oleh air aliran permukaan dan rembesan air di dalam lapisan tanah yang berasal dari tampungan mikro di bagian atas/hulunya. Air yang tertampung dapat digunakan untuk menyiram tanaman, keperluan rumah tangga, dan minuman ternak selama musim kemarau.

Kapasitas embung berkisar antara 20.000 m3 (100 m x 100 m x 2 m) hingga 60.000 m3. Embung berukuran besar biasanya dibuat dengan menggunakan bulldozer melalui proyek pembangunan desa. Embung berukuran lebih kecil, misalnya 200 sampai 500 m3 juga sering ditemukan, namun hanya akan mampu menyediakan air untuk areal yang sangat terbatas. Embung kecil dapat dibuat secara swadaya masyarakat.
Embung cocok dibuat pada tanah yang cukup tinggi kadar liatnya supaya peresapan air tidak terlalu besar. Pada tanah yang peresapan airnya tinggi, seperti tanah berpasir, air akan banyak hilang kecuali bila dinding dan dasar embung dilapisi plastik atau aspal. Cara ini akan memerlukan biaya tinggi.

Bendungan Kecil (cek dam)


Cek dam adalah bendungan pada sungai kecil yang hanya dialiri air selama musim hujan, sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan. Aliran air dan sedimen dari sungai kecil tersebut terkumpul di dalam cekdam, sehingga pada musim hujan permukaan air menjadi lebih tinggi dan memudahkan pengalirannya ke lahan pertanian di sekitarnya. Pada musim kemarau diharapkan masih ada genangan air untuk tanaman, air minum ternak, dan berbagai keperluan lainnya.

Panen air hujan dari atap rumah


Air hujan dari atap rumah dapat ditampung di dalam bak atau tangki untuk dimanfaatkan selama musim kemarau untuk mencuci, mandi, dan menyiram tanaman. Untuk minum sebaiknya digunakan air dari mata air karena pada awal musim hujan, air hujan mengandung debu yang cukup tinggi.

Sumber: Agus, F. dan J. Ruijter. (2004). Panen dan Konservasi Air. Kupang: PIDRA dan World Agroforestry Centre

Penanggulangan Kekeringan

Kelembagaan

Pengaturan

Manajemen kekeringan di suatu wilayah sungai diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum sesuai kewenangannya masing-masing, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BNPB, BPBD provinsi/kabupaten/kota, satkorlak PBP, dan satlak PBP.

Organisasi

Manajemen kekeringan merupakan sebagian tugas yang diemban oleh pengelola sumber daya air wilayah sungai sebagai anggota dari satkorlak dan satlak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, di dalam struktur organisasi pengelola sumber daya air wilayah sungai agar dibentuk unit yang menangani manajemen kekeringan. Berikut ini tugas unit yang menangani manajemen kekeringan tersebut.
a. Melaksanakan pengumpulan data, pembuatan peta kekeringan, penyusunan rencana dan rencana teknis penanggulangan kekeringan.
b. Melaksanakan analisis hidrologi dan penyebab kekeringan.
c. Melaksanakan penanggulangan dampak kekeringan, yakni tindakan darurat penanggulangan kekeringan yang berkaitan dengan pengaturan alokasi air.
d. Melakukan peringatan dini untuk menghadapi kekeringan.
e. Melaksanakan persiapan, penyusunan dan penetapan pengaturan, serta petunjuk teknis penanggulangan kekeringan.
f. Menyiapkan peralatan dan bahan untuk penanggulangan kekeringan.

Sumberdaya Pendukung

Personil


Untuk pelaksanaan manajemen kekeringan diperlukan beberapa tenaga, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
• Tenaga ahli, antara lain: ahli teknik pengairan, ahli hidrologi, dan ahli air tanah;
• Tenaga lapangan sebagai tenaga pengumpul data, analis, pengawas, operator, dan lainnya; serta
• Tenaga administrasi, diutamakan yang dapat mengoperasikan komputer.

Sarana dan Prasarana


Agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan baik, maka harus tersedia sarana dan prasarana kerja yang memadai, antara lain: akses internet untuk prakiraan cuaca, penakar curah hujan, pengukur debit aliran, bor tanah, pompa air yang movable, mobil tangki, alat komunikasi, dan komputer.
Disamping itu dibutuhkan juga sarana dan prasarana penunjang, antara lain: peralatan kantor (meja, kursi, dan mesin ketik), peralatan transportasi (mobil dan motor), dan alat tulis kantor (kertas, pensil, dan lain-lain.)

Pembiayaan


Sumber dana untuk mendukung kegiatan operasional lembaga manajemen kekeringan diusahakan dapat dipenuhi dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.

Manajemen

Manajemen kekeringan meliputi kegiatan-kegiatan berikut: pengumpulan dan pengolahan data, prakiraan kekeringan, antisipasi penanggulangan, upaya penanggulangan, dan pemulihan.

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan meliputi:
a. hidrometeorologi (curah hujan, debit aliran, dan lain-lain);
b. klimatologi (kelembaban udara, kecepatan dan arah angin, dan lain-lain);
c. prakiraan cuaca;
d. sumber-sumber air (jenis, potensi, dan lokasi);
e. kondisi prasarana sumber daya air;
f. jumlah dan pola penggunaan air untuk irigasi (lahan dan pola tanam paling sedikit pada sepuluh tahun terakhir);
g. jumlah dan pola penggunaan air untuk keperluan selain irigasi (air minum, industri, pembangkitan listrik, transportasi air, dan lainnya; paling sedikit dalam sepuluh tahun terakhir);
h. kebijakan pola operasi untuk sungai yang mempunyai waduk; dan
i. kejadian dan dampak kekeringan dalam waktu paling sedikit sepuluh tahun terakhir.
Data-data tersebut diolah menggunakan metode dan standar yang ada.

Prakiraan Kekeringan

Hasil dari pengolahan data setidaknya memuat paling sedikit tiga hal pokok, yaitu:
a. prakiraan potensi ketersediaan air;
b. prakiraan jumlah kebutuhan; dan
c. prakiraan kekeringan dan dampaknya.

Antisipasi Penanganan

Antisipasi penanganan kekeringan dapat dilakukan melalui dua tahapan strategi, yaitu perencanaan jangka pendek dan panjang.

Perencanaan jangka pendek (satu tahun musim kering):
a. penetapan prioritas pemanfaatan air sesuai dengan prakiraan kekeringan;
b. penyesuaian rencana tata tanam sesuai dengan prakiraan kekeringan;
c. pengaturan operasi dan pemanfaatan air waduk untuk wilayah sungai yang mempunyai waduk;
d. perbaikan sarana dan prasarana pengairan;
e. penyuluhan/sosialisasi kemungkinan terjadinya kekeringan dan dampaknya;
f. penyiapan cadangan pangan;
g. penyiapan lapangan kerja sementara (padat karya) untuk meringankan dampak; dan
h. persiapan tindakan darurat, antara lain: pembuatan sumur pantek atau sumur bor untuk memperoleh air, penyediaan air minum dengan mobil tangki, penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan, dan penyediaan pompa air.

Perencanaan jangka panjang meliputi:
a. pelaksanaan reboisasi atau konservasi untuk meningkatkan retensi dan tangkapan di hulu;
b. pembangunan prasarana pengairan (waduk, situ, embung);
c. pengelolaan retensi alamiah (tempat penampungan air sementara) di wilayah sungai;
d. penggunaan air secara hemat;
e. penciptaan alat sanitasi hemat air;
f. pembangunan prasarana daur ulang air; dan
g. penertiban pengguna air tanpa ijin dan yang tidak taat aturan.

Upaya Penanggulangan

Sasaran penanggulangan kekeringan ditujukan kepada ketersediaan air dan dampak yang ditimbulkan akibat kekeringan.
Untuk penanggulangan kekurangan air dilakukan melalui: pembuatan sumur pantek atau sumur bor untuk memperoleh air, penyediaan air minum dengan mobil tangki, penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan, penyediaan pompa air, dan pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat (seperti gilir giring).
Untuk penanganan dampak, perlu dilakukan secara terpadu oleh sektor terkait. Dampak Sosial
• Penyelesaian konflik antar pengguna air.
• Pengalokasian program padat karya di daerah-daerah yang mengalami kekeringan.
Dampak Ekonomi
• Peningkatan cadangan air melalui pembangunan waduk-waduk baru, optimalisasi fungsi embung, situ, penghijauan daerah tangkapan air, penghentian perusakan hutan, dll.
• Peningkatan efisiensi penggunaan air melalui gerakan hemat air dan daur ulang pemakaian air.
• Mempertahankan produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan kayu/hutan melalui diversifikasi usaha.
• Meningkatkan pendapatan petani dan perdagangan hasil pertanian melalui perbaikan sistem pemasaran.
• Mengatasi masalah transportasi air dengan menggunakan alternatif moda transportasi lain atau melakukan stok bahan pokok.
Dampak Keamanan
• Mengurangi kriminalitas melalui penciptaan lapangan pekerjaan.
• Mencegah kebakaran dengan meningkatkan kehati-hatian dalam penggunaan api.
Dampak Lingkungan
• Mengurangi erosi tanah melalui penutupan tanah (land covering).
• Mengurangi beban limbah sebelum dibuang ke sumber air.
• Meningkatkan daya dukung sumber air dalam menerima beban pencemaran dengan cara pemeliharaan debit sungai.
• Membangun waduk-waduk baru untuk menambah cadangan air pada musim kemarau.
• Mempertahankan kualitas udara (debu, asap, dan lain-lain) melalui pencegahan pencemaran udara dengan tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan terjadinya pencemaran udara.
• Mencegah atau mengurangi kebakaran hutan dengan pengolahan lahan dengan cara tanpa pembakaran.

Pemulihan

Kegiatan pemulihan mencakup kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang, antara lain:
• bantuan sarana produksi pertanian,
• bantuan modal kerja,
• bantuan pangan dan pelayanan medis,
• pembangunan prasarana pengairan, seperti waduk, bendung karet, saluran pembawa, dan lainnya.
• pelaksanaan konservasi air dan sumber air di daerah tangkapan hujan,
• penggunaan air secara hemat dan berefisiensi tinggi,
• penciptaan alat-alat sanitasi yang hemat air, dan
• penertiban penggunaan air.

Strategi Manajemen Kekeringan

Kejadian kekeringan mempengaruhi sistem sosial, sistem fisik, dan sistem lingkungan; sehingga manajemen kekeringan merupakan suatu tanggung jawab sosial, yang pada dasarnya mengarah pada upaya pasokan air dan mengurangi/meminimalkan dampak. Berikut akan dibahas upaya-upaya penanggulangan bencana kekeringan, baik non-fisik maupun fisik darurat dan fisik jangka panjang.

Upaya Non Fisik
Upaya non fisik merupakan upaya yang bersifat pengaturan, pembinaan, dan pengawasan.
• Menyusun neraca air regional secara cermat.
• Menentukan urutan prioritas alokasi air.
• Menentukan pola tanam dengan mempertimbangkan ketersediaan air.
• Menyiapkan pola operasi sarana pengairan.
• Memasyarakatkan gerakan hemat air dan dampak kekeringan.
• Menyiapkan cadangan/stok pangan.
• Menyiapkan lapangan kerja sementara.
• Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan upaya penanganan kekeringan.

Upaya fisik darurat
• Penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan yang mempunyai waduk/reservoir, sehingga air yang berasal dari hujan yang terbentuk dapat ditampung.
• Pembuatan sumur pantek untuk mendapatkan air.
• Penyediaan pompa yang movable di areal dekat sungai atau danau, sehingga pompa tersebut dapat dipergunakan secara bergantian untuk memperoleh air.
• Operasi penyediaan air minum dengan mobil tangki untuk memasok air pada daerah-daerah kering dan kritis.

Upaya fisik jangka panjang
• Pembangunan prasarana pengairan, seperti waduk, bendung karet, saluran pembawa, dan lain-lain.
• Pelaksanaan konservasi air dan sumber air di daerah tangkapan hujan.
• Penggunaan air secara hemat dan berefisiensi tinggi.
• Penciptaan alat-alat sanitasi yang hemat air.

Pengawasan

Pengawasan atas pelaksanaan upaya-upaya non fisik, fisik darurat, dan fisik jangka panjang yang telah ditetapkan harus dilakukan secara cermat, serta dievaluasi untuk tindakan turun tangan lebih lanjut. Pengawasan dimaksud dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat.

Koordinasi

Lembaga Koordinasi

Koordinasi manajemen kekeringan di suatu daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan melalui forum PTPA/ Dewan Daerah Sumberdaya Air (DDSA), BPBD, Satkorlak PBP, dan Satlak PBP; sesuai dengan tahapan kegiatan manajemen kekeringan. Kegiatan prakiraan dan antisipasi dikoordinasikan oleh DDSA dan disampaikan kepada BPBD/Satkorlak PBP. Sedangkan kegiatan penanggulangan dan pemulihan dikoordinasikan oleh BPBD, Satkorlak PBP, dan/atau Satlak PBP.

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan antarpengguna air dalam masa kekeringan, diharapkan dapat diselesaikan secara musyawarah antara pihak-pihak yang berselisih melalui PTPA/DDSA.

Pelaporan

Untuk menunjang akuntabilitas kegiatan penanggulangan bencana kekeringan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau instansi teknis di daerah, perlu dibuat laporan yang mencakup kegiatan prediksi, upaya-upaya antisipatif, upaya penanggulangan, dan pemulihan terhadap dampak bencana kekeringan. Laporan penanggulangan bencana kekeringan dari pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada pemerintah propinsi dan Pemerintah, meskipun bencana kekeringan hanya terjadi di daerah yang bersangkutan secara lokal. Pemerintah propinsi menyampaikan laporan penanggulangan bencana kekeringan di wilayah bersangkutan kepada Pemerintah.

Materi Laporan

Materi laporan sekurang-kurangnya memuat uraian umum, prediksi, antisipasi, penanggulangan, dan pemulihan.

Mekanisme Laporan

Laporan yang mencakup prediksi dan antisipasi disampaikan sebelum terjadinya bencana kekeringan, sedangkan laporan lengkap dibuat pada akhir kejadian kekeringan. Laporan yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri terkait (menteri dalam negeri, kimpraswil, pertanian, kehutanan, sosial, kesehatan, meneg lingkungan hidup) dan Kepala BNPB.

Ditulis ulang dari sumber: Pedoman Teknis Kekeringan (Sekretariat TKPSDA, 2003)